"Meningkatkan penjagaan keamanan khususnya di laut Natuna ranahnya lebih kepada operasi, yang maknanya adalah penggunaan Kekuatan. Hal tersebut merupakan Kewenangan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo)," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Edi Sucipto saat dihubungi detikcom, Kamis (23/6/2016).
Namun demikian, lanjut Laksma Edi, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi selaku pimpinan tertinggi TNI AL pasti akan mendukung sepenuhnya kebutuhan operasi dalam mengamankan perairan Natuna.
Presiden Jokowi di atas KRI Imam Bonjol 383 (M Iqbal/detikcom)
|
"Pastinya (TNI AL) akan mendukung sepenuhnya kebutuhan operasi dalam mengamankan perairan Natuna tersebut. Terlebih Bapak KSAL yang ikut mendampingi Bapak Joko Widodo tahu persis bahwa hal tersebut dikehendaki oleh Presiden RI selaku Panglima tertinggi TNI," ujarnya.
"Tentunya dukungan penambahan kekuatan tersebut diharapkan akan melahirkan deterrence effect dengan adanya penambahan kehadiran di laut yang demikian luas," sambungnya.
Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, sebagai pulau terdepan, Natuna harus dibangun. Pemerintah akan fokus membangun industri perikanan dan migas di wilayah tersebut.
"Di sekitar Kepulauan Natuna ada 16 blok migas, di mana 5 blok sudah menjalankan produksinya, sementara 11 lainnya sedang dalam tahap eksplorasi. Kekayaan ikannya juga melimpah ruah. Kita segera membangun sentra kelautan dan perikanan secara terpadu," ujar Jokowi.
(Baca juga: Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal Agar China Tak Main Api dengan Indonesia)
"Pengamanan wilayah perairan perbatasan tidak boleh kita lupakan. Untuk menjaganya, patroli dan penjagaan keamanan laut juga harus kita tingkatkan. Itu kita lakukan untuk membuat saudara-saudara kita, di perbatasan, kawasan terluar dan pulau terdepan bisa maju bersama dengan saudara-saudaranya yang lain di tanah air," sambung Jokowi. Equity World Futures
