Panglima TNI Akan Kirim Lima Kapal Perang Pengintai ke Natuna

Equity World Futures - Jakarta, CNN Indonesia -- “Alarm” di Natuna kembali berdering pascainsiden penembakan kapal nelayan China oleh TNI Angkatan Laut. Indonesia menyalahkan China yang memasuki zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna, sedangkan China mengklaim perairan itu sebagai zona perikanan tradisionalnya.

“Kami akan mengerahkan lima KRI (kapal perang Republik Indonesia) untuk mengintai (Natuna),” kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo usai rapat dengan Komisi I Bidang Pertahanan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, semalam.

Kelima kapal perang yang akan dilengkapi oleh satu pesawat C-212 itu memiliki misi khusus mengamankan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna. Di dalam ZEE, suatu negara berhak melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam.

Penembakan dan penangkapan kapal China yang dilakukan armadanya pekan lalu, ujar Gatot, merupakan antisipasi untuk menjaga laut Indonesia. Gatot meyakini langkah yang diambil TNI AL sudah tepat.

Baca juga Panglima Komando Armada Barat soal Insiden Natuna: Kami Benar

Gatot juga mendukung penuh niat Kementerian Pertahanan mengirim drone ke Natuna. Namun rencana tersebut belum terwujud karena masih menunggu anggaran turun.

Drone hendak dibeli dalam jumlah terbatas karena dinilai penting sebagai sumber informasi atas Natuna. Drone-drone tersebut akan merekam gambar perairan Natuna.

“Drone ini masih rencana, belum ada anggarannya, tapi ini kami prioritaskan tahun ini,” kata Gatot.

Rencana mengirim drone ke Natuna dikemukakan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada Maret lalu. Saat itu Ryamizard usai menyambangi Kepulauan Natuna dan jengkel melihat kondisi perbatasan Indonesia di sana yang memprihatinkan.

Ryamizard kesal karena gerbang perbatasan Natuna tidak dijaga aparat keamanan. “Itu pintu masuk (negara). Masuk kompleks perumahan saja dijaga, kok itu tidak dijaga. Sudah berapa lama (seperti itu)? Jadi kalau ada maling masuk, lumrah saja karena enggak dijaga.”

Komitmen meningkatkan penjagaan di Natuna juga disampaikan Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Arie Soedewo. Lembaganya akan berkoordinasi dengan TNI AL untuk memperketat keamanan di wilayah ZEE Natuna.

Baca juga: Kapal Pengawas China Sempat Bayangi KRI Imam Bonjol di Natuna

Kapal China yang terkena tembakan TNI AL di perairan Natuna. Indonesia menuding kapal itu mencuri ikan, sedangkan China mengklaim kapal berada di zona perairan tradisionalnya. (Dok. Dinas Penerangan TNI AL) Equity World Futures

Bank Nasional Siap Manfaatkan OFC untuk Genjot Likuiditas

Equity World Futures - Jakarta, CNN Indonesia -- Wacana Kementerian Keuangan mengembangkan Offshore Financial Center (OFC) sebagai kawasan surga pajak dinilai akan membawa angin segar bagi industri perbankan nasional.

"OFC yang memberikan insentif, salah satunya keringanan pajak, akan mendongkrak perputaran uang di Indonesia. Jadi, tidak harus melalui negara lain,” tutur Parwati Surjaudaja, Direktur Utama PT Bank OCBC NISP Tbk kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/6).

Parwati berharap dengan insentif pajak yang lebih baik, maka secara otomatis akan meningkatkan likuiditas bank berbarengan dengan semakin dalamnya tingkat intermediasi industri keuangan di Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang berpengalaman memanfaatkan fasilitas OFC di Kepulauan Cayman, Laut Karibia coba memberi gambaran OFC yang diwacanakan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro tersebut.

Ahmad Baequni, Direktur Utama BNI, menilai sepanjang OFC bentukan pemerintah memberikan insentif keringanan pajak dan dimanfaatkan untuk transaksi perusahaan-perusahaan, tentunya akan menguntungkan bagi perbankan.
“Kami punya di Cayman Island, untuk menampung dana-dana yang menjadi kebutuhan nasabah di luar negeri. Di negara lain, kami tidak tahu insentifnya seperti apa, tetapi praktik di Cayman ya memang seperti surga pajak,” terang dia.

Apabila pemerintah serius mengembangkan OFC di Indonesia, Baequni menilai, tentu dampaknya baik untuk menarik pulang aset warga negara Indonesia dan perusahaan nasional yang banyak disimpan di luar negeri.

Sebagai informasi, pamor Kepulauan Cayman sebagai surga pajak cukup akrab di telinga pelaku industri keuangan. Cayman bahkan digadang-gadang sebagai pemimpin pasar pengelolaan hedge fund dunia, diikuti oleh British Virgin Island dan Bermuda.

Hingga saat ini, BNI sendiri tercatat memiliki sedikitnya delapan kantor cabang di luar negeri. Yakni, New York, London, Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Seoul, serta Yangoon. Equity World Futures

BEI Sebut Potensi Penerbitan DIRE Mencapai Rp71 Triliun

PT. Equityworld Futures - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, ada potensi Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekitar Rp71 triliun jika menilik jumlah aset properti komersial yang beroperasi di Indonesia saat ini.
Poltak Hotradero, Kepala Divisi Manajemen Informasi dan Pengembangan Emiten BEI mengatakan, angka perkiraan tersebut diperoleh setelah berdiskusi dengan Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI). Namun, itu hanya bisa  terwujud jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah kompak memangkas pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Pemerintah sudah berinisitif memangkas PPh final dari 5 persen menjadi 0,5 persen. Masih ada komponen pajak lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ini yang sedang dibujuk (untuk diturunkan) lewat kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," jelas Poltak kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/6).
Menurut Poltak, tingginya tarif pajak properti di Indonesia membuat banyak pengusaha properti nasional yang justru memilih untuk menerbitkan DIRE di luar negeri. Singapura tercatat sebagai salah satu negara tempat penerbitan DIRE milik perusahaan properti Indoneisa yang cukup besar.
Dihubungi terpisah, Ketua REI Edy Hussy mengakui, cukup banyak properti komersial di Indonesia yang layak untuk dijadikan aset dasar penerbitan DIRE. Sayangnya, mayoritas konglomerasi properti asal Indonesia lebih memilih untuk menjajakan DIRE di luar negeri ketimbang di negeri sendiri.
Salah satunya, kata Edy, Grup Lippo yang tercatat telah meraup dana sekitar Rp30 triliun melalui penerbitan DIRE di Singapura.
Menurutnya, cukup banyak pula pengembang properti yang sudah menyatakan minat untuk menerbitkan efek yang lebih dikenal dengan Real Estate Investment Trust (REIT) itu. "Kalau Lippo bisa sebesar itu, maka potensinya di Indonesia juga sama," katanya.
Sejauh ini, lanjut Edy, banyak perusahaan properti yang mulai mempertanyakan DIRE dan payung hukum yang mendasari penerbitannya. Bahkan, beberapa konglomerasi properti seperti Lippo, Ciputra, dan Agung Podomoro telah menyebutkan keinginannya menerbitkan DIRE guna mendapatkan dana segar.
"Kalau BEI sudah menyebut potensi DIRE Rp71 triliun, maka kami konfirmasi dana itu ada," tuturnya.
Namun, Edy menegaskan, semua rencana penerbitan DIRE oleh para pengembang properti besar itu menunggu insentif dari pemerintah daerah berupa penurunan tarif BPHTB. "Pengembang menengah juga mulai mempertanyakan soal itu," katanya. Equityworld Futures

UNHCR: 65 Juta Orang di Dunia Terlantar

PT. Equityworld Futures - Sebanyak 65,3 juta orang di dunia terusir dari tempat tinggal mereka, sebagian besar melarikan diri dari perang di negara asal namun tak juga memiliki tempat bernaung karena terbentur tembok pembatas, hukum penerimaan pengungsi yang ketat serta sentimen antipengungsi ketika mereka mencapai wilayah perbatasan.

Angka tersebut merupakan peningkatan yang tajam dari tahun 2014, ketika terdapat 59,5 juta orang terlantar setelah melarikan diri dari negara asal. Jumlah tahun ini juga merupakan peningkatan sebesar 50 persen dalam lima tahun terakhir, menurut laporan "Global Tren" yang dipublikasikan lembaga pengungsi PBB, UNHCR, dalam rangka Hari Pengungsi Dunia, Senin (20/6).
Jika dirata-rata, terdapat 1 dari 113 orang di dunia yang kini menjadi pengungsi, pencari suaka, atau orang yang terusir dari tempat tinggalnya namun masih berada di dalam negera asal.

Konflik di Suriah, Afghanistan, Burundi dan Sudan Selatan memicu eksodus manusia, dengan total pengungsi mencapai 21,3 juta orang. Sekitar setengah dari jumlah itu merupakan anak-anak.

"Para pengungsi dan imigran yang melintasi Laut Mediterania dan tiba di tepi Eropa, pesan yang mereka sampaikan bahwa jika Anda tidak menyelesaikan masalah, maka masalah yang akan mendatangi Anda," kata Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi.

"Menyedihkan karena butuh waktu lama bagi mereka yang berada di negarakaya untuk memahami hal itu. Kita perlu bertindak, melakukan tindakan politik untuk menghentikan konflik. Cara itu menjadi upaya terpenting dalam pencegahan arus pengungsi," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Laporan ini juga merinci bahwa terdapat sekitar 2 juta klaim suaka yang baru diajukan di negara-negara industri sepanjang 2015.

Selain itu, terdapat hampir 100 ribu pengungsi anak tanpa pendamping atau terpisah dari keluarga dan orang tua mereka. Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak tiga kali lipat ketimbang tahun 2014 dan merupakan yang tinggi dalam sejarah.

Sebanyak satu dari tiga pencari suaka di Jerman merupakan pengungsi Suriah. Pemerintah Jerman menerima 441.900 pengajuan suaka, diikuti oleh Amerika Serikat dengan 172.700 pengajuan suaka. Sebagian besar pencari suaka di AS merupakan warga yang melarikan diri dari perang antar geng bandar narkoba di Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah.

Menurut laporan itu, negara berkembang masih menjadi tuan rumah yang menampung 86 persen pengungsi dunia. Negara yang paling banyak menampung pengungsi Suriah adalah Turki, dengan 2,5 juta pengungsi, diikuti oleh Pakistan dan Libanon. Equityworld Futures